Soal Pemecatan Kader Demokrat, Ferdinand Hutahaean: Itu Urusan Internal Partai

jpnn.com, JAKARTA - Mantan kader Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean memberikan tanggapan terhadap pemecatan kader Partai Demokrat yang menyuarakan Kongres Luar Biasa (KLB).
Menurut Ferdinand, pemecatan tersebut merupakan hak organisasi Partai Demokrat (PD) dan menjadi urusan internal partai berlogo bintang mercy tersebut.
Dia menjelaskan, pemecatan adalah hal yang wajar, sepanjang mengikuti mekanisme yang di atur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Namun demikian, Ferdinand menyebutkan apabila pemecatan tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pemecatan tersebut bisa digugat secara tata usaha.
"Bisa digugat keabsahannya untuk dibatalkan secara tata usaha, karena AD/ART partai terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi tunduk pada aturan-aturan yang berlaku terkait partai politik," terang Ferdinand Hutahaean saat dihubungi JPNN.com, Selasa (23/2/2021).
Lebih lanjut, mantan Jubir Direktorat Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno ini menjelaskan, kebijakan pemecatan terhadap kader PD tersebut mempunyai risiko politik yang menunjukan kondisi PD yang tidak kondusif.
Ferdinand menyebutkan bukan tidak mungkin kader yang dipecat dari Partai Demokrat akan lebih lantang mengajak kader-kader yang lain untuk mendukung KLB.
"Mungkin kader-kader yang dipecat itu justru akan semakin bersemangat mengajak kader yang lain untuk melakukan KLB. Meski tak mudah, tapi opini politiknya akan negatif," jelas Ferdinand.(mcr8/JPNN)
Mantan kader Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyebut pemecatan terhadap kader Partai Demokrat merupakan urusan internal partai.
Redaktur & Reporter : Kenny Kurnia Putra
- Demokrat Laporkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulut ke MA dan Kejagung, Ada Apa?
- May Day, Legislator Muda Demokrat Harap Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Buruh
- Ibas Ingatkan Pentingnya Perlindungan PMI dan Penguatan Keamanan Perbatasan
- Perkuat Diplomasi Kebangsaan RI Hadapi Geo-Ekonomi, Ibas Mendorong Kolaborasi ASEAN Plus
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital
- Hari Kartini; Annisa Pohan Mendorong Pemberdayaan Perempuan di Sektor Ekonomi