Soal Pengaturan Jam Kerja untuk Mengurangi Kemacetan, Kombes Latif: Kami Bukan Penentu Tunggal

jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menunggu undangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas wacana pengaturan jam masuk kantor guna mengatasi kemacetan lalu lintas. 

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan pengaturan jam masuk kantor itu membutuhkan koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan. Menurutnya, penerapan kebijakan tersebut dilakukan apabila telah didiskusikan dan diputuskan oleh seluruh pemangku kepentingan.

"Menunggu dari Pemprov DKI Jakarta yang mengadakan. Sedang dikaji para pakar nanti didiskusikan baru diputuskan bersama-sama," ujar Latif di Markas Polda Metro Jaya, Kamis (22/9).

Perwira menengah Polri itu mengatakan pihaknya berperan menyampaikan data soal kondisi lalu lintas kepada para pemangku kepentingan untuk mebuat kebijakan. 

"Kami bukan penentu tunggal, kami yang berada di lapangan ingin menyampaikan beginilah data di lapangan yang bisa dimanfaatkan untuk mengurai kemacetan, tetapi ini perlu pengkajian para instansi terkait," pungkas Kombes Latif Usman.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menuturkan landasan hukum jam kerja bagi pegawai kantor di Jakarta sesuai usulan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya harus didiskusikan dengan pemerintah pusat.

Menurut Riza, usulan pengaturan jam kantor sebagai langkah untuk mengurai masalah kemacetan di Jakarta tidak bisa diputuskan sepihak dan harus melewati tahap lebih luas.

"Karena perkantoran di Jakarta bukan hanya swasta dan tingkat daerah, tetapi juga ada tingkat pemerintah pusat," ungkap Riza.