Soal Tudingan SBY Ada Kecurangan Pemilu 2024, Bakal Jadi Bumerang bagi Demokrat

jpnn.com, JAKARTA - Kritikan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal dugaan kecurangan pemilu di 2024, dinilai akan jadi bumerang bagi partai Demokrat.
Pasalnya, kritikan tersebut masih berupa asumsi dan tidak bisa dibuktikan.
"Ini akan menjadi bumerang bagi partai Demokrat. Jadi, sebenarnya kritik yang semacam ini adalah perkara alamiah dalam politik kita, tapi kalau tidak kuat data dan argumen, maka akan menjadi blunder yang cukup luar biasa," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno dalam diskusi 'Perang Klaim Infrastruktur dan Tudingan Pemilu Curang 2024', Sabtu (24/9).
Adi mengatakan, kecurangan pemilu di pemerintahan SBY, bahkan pernah terjadi pada 2009 silam. Hal ini dibuktikan pada permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Sebab, banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih saat kontestasi pilpres.
Terlebih, bukti ini diperkuat dari pernyataan sikap dan petisi yang ditandatangani oleh partai-partai oposisi, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis-aktivis demokrasi soal kecurangan tersebut.
"Ada 45 juta penduduk yang tidak menggunakan bahkan gagal menggunakan hak suaranya karena persoalan DPT. Pemilu 2009 dianggap gagal, lantaran disinyalir ada permainan dalam jumlah DPT yang kemudian menghilangkan begitu banyak hak suara," jelasnya.
Dosen FISIP UIN Jakarta ini juga menanggapi pernyataan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimuti Yudhoyono, yang mengklaim 70-80 persen pembangunan di era presiden Joko Widodo merupakan kinerja ayahnya, Susilo Bambang Yudhono (SBY).
Kecurangan pemilu di pemerintahan SBY, bahkan pernah terjadi pada 2009 silam. Hal ini dibuktikan pada permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Demokrat Laporkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulut ke MA dan Kejagung, Ada Apa?
- Jokowi Lapor Polisi, Roy Suryo: Peneliti Seharusnya Diapresiasi, Bukan Dikriminalisasi