SPMT Lewat Januari, Mujid Curiga soal Anggaran Gaji PPPK

SPMT Lewat Januari, Mujid Curiga soal Anggaran Gaji PPPK
Mujid curiga soal penggunaan anggaran gaji PPPK. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (FK THL TBPP) terus mengkritisi perbedaan tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) yang diterima para PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Perbedaan tanggal SPMT itu selain menunjukkan ketidakadilan, juga dicurigai bisa menjadi celah kecurangan.

"Kan iya. Kalau SPMT PPPK ditetapkan 1 Februari atau 1 Maret. Otomatis ada satu hingga dua bulan kosong. Lantas selisihnya buat apa?" kata Abdul Mujid, pengurus FK THL TBPP Nasional kepada JPNN.com, Selasa (2/2).

Kalau selisihnya dijadikan SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran), lanjutnya, betapa zalimnya Pemda.

Sebab, status PPPK baik dari honorer K2 maupun THL TBPP tetap bekerja terus menerus. 

"Sebelum diangkat kami kan tetap bekerja. Berbeda dengan pelamar umum ketika diangkat baru bekerja. Jadi enggak masalah mereka SPMT Februari atau Maret," kritiknya.

Dari kajian FK THL TBPP, lanjut Mujid, SPMT yang berbeda-beda ini bisa menimbulkan permainan oleh oknum pegawai Pemda.

Pasalnya, perhitungan anggaran dalam satu tahun mulai 1 Januari sampai 31 Desember. 

Forum penyuluh pertanian menyoroti kemungkinan adanya permainan dalam penentuan SPMT PPPK, termasuk soal anggaran gaji.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News