Sri Sultan Minta Frasa "Istri" Dihapus
jpnn.com - JAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan keterangan dalam sidang judicial review pasal 18 ayat (1) huruf M UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY) di Mahkamah Konstitusi kemarin (17/11).
Sultan meminta ketentuan syarat gubernur DIJ berjenis kelamin laki-laki dihapus.
Dia menilai, urusan apakah yang menggantikan kepala daerah itu laki-laki atau perempuan menjadi hak internal keraton.
”Proses penggantian kekuasaan terhadap takhta kerajaan menjadi kewenangan otonomi raja sebagai pemegang kekuasaan pembentukan paugeran,” ujarnya saat memberikan keterangan.
Uji materiil terhadap UU itu dilakukan delapan warga Jogja yang merasa dirugikan norma di pasal tersebut.
Dalam pasal itu disebutkan, calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat menyerahkan daftar riwayat hidup.
Yang jadi polemik adalah perincian isi daftar riwayat hidup. Yakni, harus meliputi riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.
Oleh pemohon, frasa ”istri” dalam pasal tersebut dinilai ambigu dan inkonstitusional.
JAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan keterangan dalam sidang judicial review pasal 18
- Pemerintah dan Swasta Harus Pererat Kerja Sama untuk Capai Target SDGs 2030
- Bertemu Pimpinan MPR, Dubes Abdul Karim Ingin Indonesia Segera Buka Kedubes di Rwanda
- Gelar Halalbihalal, FPMM: Momentum Bersilaturahmi dan Deklarasi Dukungan Politik Menjelang Pilgub Maluku
- Perlu Kail, Syahganda Istilahkan Makan Siang Gratis Hanya Memberi Ikan
- Mendagri Tito Puji Kinerja dan Loyalitas Suhajar Diantoro Selama jadi Sekjen Kemendagri
- Local Hero Pertamina Group Boyong 8 Penghargaan KLHK di Ajang Festival PPKL 2024