Stimulus Fiskal Pakai Klausul Darurat

Upaya lain adalah dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebesar Rp 10,3 triliun. Itu digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan, air minum, pasar, irigasi, dan listrik.

    

Klausul darurat dalam pasal 23 menyebutkan, pemerintah dengan persetujuan DPR bisa melakukan lima langkah. Pertama, pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN 2009. Kedua, pergeseran anggaran belanja antarprogram, antarkegiatan, dan atau antarjenis belanja dalam satu kementrian/lembaga dan/atau antarkementrian/lembaga.

    

Ketiga, penghematan belanja negara dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran program atau kegiatan prioritas yang tetap harus tercapai. Keempat, penarikan pinjaman siaga dari kreditor bilateral maupun multilateral. Kelima, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) melebihi pagu yang ditetapkan APBN tahun bersangkutan. (sof/oki)