Studi Banding DPR Tak Masuk Akal
Jumat, 29 Oktober 2010 – 20:32 WIB
JAKARTA - Pengamat Politik dari Reform Institute, Yudi Latief menilai DPR tidak mengerti asas kebijakan publik terkait seringnya kunjungan kerja ke luar negeri. Menurutnya, kebijakan kunjungan kerja melanggar asas efisiensi anggaran dan keadilan. Tentang kunker DPR yang melanggar asas efisiensi anggaran, Yudi beralasan, DPR seharusnya tidak perlu berangkat ke luar negeri dalam rombongan besar karena materi yang dicari dalam studi banding bisa didapatkan lewat internet yang jauh lebih menghemat anggaran.
"Sekarang mereka (DPR) justru pada titik tidak paham dan kemudian mengembangkan suatu kebijakan studi banding yang tidak memenuhi asas reasonable. Itu yang nggak bisa diterima oleh akal sehat," katanya.
Baca Juga:
Tidak masuk akalnya kebijakan studi banding, kata Yudi, bisa dilihat dari negara-negara tujuan studi banding. "Bagaimana studi banding belajar etika ke Yunani? Sebuah negara yang bangkrut, kan nggak masuk akal. Bagaimana studi banding rumah susun ke Itali yang tidak memiliki banyak rumah susun. Ini yang harus menjadi hukum pertama dalam membuat keputusan dan kebijakan," ucapnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Pengamat Politik dari Reform Institute, Yudi Latief menilai DPR tidak mengerti asas kebijakan publik terkait seringnya kunjungan kerja
BERITA TERKAIT
- PKB Beri Rekomendasi Syamsul Effendi untuk Kembali Bertarung di Pilkada Rejang Lebong
- Eman Suherman Putra Daerah Terbaik untuk Masa Depan Majalengka
- Nalim Unggul di Survei NasDem & Makin Optimistis Maju pada Pilkada Merangin
- Elektabilitas Faida Makin Tinggi Jelang Pilkada Jember
- Prof Zainuddin Maliki: Rakyat Mendambakan Sentuhan Muhammadiyah terhadap Sektor Tambang
- Mujiyono & Heru Figur Jawa yang Berpotensi Jadi Penentu di Pilkada Jakarta