Subsidi BBM Diusulkan jadi Dana Riil

Pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago menilai, penyusunan RAPBN dari tahun ke tahun selalu berorientasi pada tiga hal. Pertama, merespons situasi makroekonomi yang lebih bersifat jangka pendek. Kedua, dasar dan orientasi akumulasi kerja rutin yang tidak terkoordinasi dalam satu visi. Ketiga, orientasi politik. "Kalau kita hubungkan dengan keluhan masyarakat dan daya saing ekonomi, tidak pernah terlihat," ungkapnya.

Dalam hal ini, mustahil melakukan daya saing jika tidak didukung ilmu dan teknologi. Ironisnya, anggaran birokrasi terus naik. "Terus-menerus naik 10 persen setiap tahun. Tidak pernah ada evaluasi," ujarnya mengingatkan.

Andrinof menilai, pemerintah dan DPR adalah lembaga yang harus bertanggung jawab terkait dengan APBN dan kesejahteraan rakyat. Selama ini, mereka berbeda tapi pada dasarnya sama. "Seolah-olah bertentangan tapi sebenarnya sama. Sama-sama bertanggung jawab kalau APBN ini tidak berkualitas," tegasnya. (bay/c5/agm)