Sudah Dua Kali Jokowi Diminta Menegur Negara Pengirim Limbah B3 ke Indonesia

Kamis, 11 Juli 2019 – 08:00 WIB

"Ini harusnya selevel presiden yang ngomong langsung kalau Indonesia sedang darurat sampah plastik," ujar Prigi.

Baca Juga:

PBB Selidiki Pelanggaran HAM Para Tahanan di Australia

"Ini 'kan soal perdagangan antarnegara, jadi pemerintahnya ikut terlibat. Kalau di Amerika Serikat, Australia itu pemerintahnya kita sentuh dan Presiden Jokowi menegur itu, mereka dengan sendirinya akan menghentikan praktek ini. Tanpa hal itu maka masalah ini akan tetap dianggap biasa," tegasnya.

Photo: Petugas pabean Indonesia menunjukan sebagian limbah, termasuk limbah popok bekas, yang tercampur dalam limbah kertas bekas dari Australia. (ABC News: David Lipson)

Bukan kali ini saja Presiden Jokowi diminta menghentikan arus kedatangan sampah impor. Sebelumnya Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) juga telah mendesak Jokowi untuk mengambil langkah radikal guna menyetop arus kedatangan sampah dari luar negeri.

Aliansi yang inisiasi oleh Ecoton bersama Walhi, BaliFokus/Nexus3, dan Indonesian Center for Environmentl Law (ICEL) ini antara lain mendesak Indonesia mengikuti langkah sejumlah negara di kawasan yang mulai membatasi perdagangan impor sampah plastik jika tidak ingin daratan Indonesia dipenuhi timbunan sampah dari luar negeri.

Malaysia misalnya pada Juli 2018 telah mencabut izin impor ratusan perusahaan dan menargetkan akan melarang impor sampah plastik pada 2021.

Sementara Thailand dan Vietnam juga mulai memperketat izin impor sampah dan berencana akan menghentikannya.

Hingga berita ini diturunkan tenaga ahli Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan belum bisa dihubungi untuk dimintai tanggapannya soal desakan sejumlah aktivis lingkungan terkait impor sampah ini.