Sukseskan Pilkada Serentak, Semua Elemen Harus Diselamatkan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan masih banyak terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid-19 saat pelaksanaan pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada Serentak 2020 pada 4-6 September 2020 lalu.
Dia mengatakan hal itu diketahui berdasar hasil monitoring yang dilakukan komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan pemilu itu.
“Kami memonitor 4 – 6 September adalah tahapan pendaftaran calon, kami melihat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran sebetulnya dari pelaksanaan penerapan protokol Covid-19,” kata Doli memimpin rapat kerja dengan Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Bawaslu dan DKPP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/9).
Politikus Partai Golkar dari Sumatera Utara ini mengatakan di satu sisi pihaknya melihat antusiasme masyarakat cukup positif pada saat tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada 4-6 September 2020.
“Namun karena hari ini masih menghadapi pandemi Covid-19, tentu kalau tidak diatur dan diterapkan malah akan menimbulkan masalah baru,” ujar Doli.
Ia mengaku sudah sering mengatakan bahwa kesuksesan Pilkada Serentak 2020 pada Desember 2020 nanti paling tidak dapat dilihat dari tiga indikator. Pertama, bila seluruh tahapan yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik. “Sejauh ini tahapan sudah berjalan,” tegasnya.
Kedua, bila partisipasi pemilih itu nanti cukup tinggi pada 9 Desember 2020 nanti. Kalau dilihat fenomena atau indikator saat pendaftaran kemarin, ada peluang bahwa antusiasme itu mendorong tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi pada 9 Desember 2020 nanti.
Ketiga, kesuksesan itu apabila semua tahapan semua pelaksanaan sampai hari pencoblosan sampai terpilihnya kepala daerah yang baru itu tetap membuat semua elemen yang terlibat selamat dan sehat.
Komisi II DPR menyoroti masih banyaknya pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran calon kepala daerah Pilkada Serentak 2020
- Golkar Lebih Mendorong Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar 2024
- Golkar Harap Prabowo-Gibran Berikan Jatah Menteri yang Proporsional
- Komisi II DPR RI Dorong Revisi UU Pemilu di Awal Periode 2024-2029
- Pilgub Sumut 2024, Edy Rahmayadi Ambil Formulir Pendaftaran Bacagub dari PKB
- Mantan Kaba Intelkam Polri Paulus Waterpauw Masuk Bursa Pilgub Papua
- Hanura Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah untuk Pilkada Serentak 2024, OSO Berpesan Begini