Swasta Diminta Dukung Pembangunan Infrastruktur

Dijelaskannya, adanya UU itu akan menjamin kepastian pengadaan tanah yang selama ini menjadi masalah krusial dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga selalu mendorong adanya kerjasama pemerintah swasta (KPS) atau public private partnership (PPP).

Saat ini terdapat 18 proyek KPS prioritas dengan nilai investasi USD 7,591 miliar, enam proyek KPS bidang air minum senilai USD 521 juta dan enam proyek KPS di bidang sanitasi serta pengolahan limbah senilai USD 220 juta. "Selain proyek prioritas, juga proyek yang statusnya potensial. Yaitu 17 proyek pembangunan jalan tol," pungkasnya. (esy/jpnn)