JPNN.com 
Tak Mau Gaduh? Jangan Libatkan DPR
jpnn.com - JAKARTA - Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan, proses pergantian Kapolri sejak era reformasi selalu gaduh. Kegaduhan tersebut terjadi menurut Bambang sejak Polri keluar dari TNI.
"Setelah Polri lepas dari TNI dan langsung ditempatkan di bawah presiden, selalu saja terjadi kegaduhan pada saat berlangsung pergantian Kapolri," kata Bambang, Minggu (12/6).
Selain itu lanjutnya, pada setiap pergantian Kapolri, presiden pun diharuskan minta persetujuan DPR sebelum menetapkan seseorang menjadi Kapolri.
"Dua hal tersebut cukup signifikan sebagai pemicu kegaduhan pada setiap pergantian Kapolri," tegasnya.
Kalau ingin pada setiap pergantian Kapolri tidak gaduh, Bambang menyarankan cukup dua lembaga saja yang memroses pergantian kapolri.
"Proses itu sebenarnya bisa dihilangkan dengan kembali ke Wanjakti dan presiden tinggal menetapkan saja. Sebab Wanjakti yang mengetahui rekam jejak para calon Kapolri. DPR tak perlu ikut terlibat," sarannya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan, proses pergantian Kapolri sejak era reformasi selalu gaduh. Kegaduhan tersebut terjadi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Menteri Rini Mengenang Masa Kuliah, jadi CPNS 1990, Kisah Hidup Tidak Selalu Mulus
- YATBL Laporkan Muhammad Kadafi ke Bareskrim Polri
- Kementerian BUMN Tunjuk Rivan Purwantono Sebagai Direktur Utama Jasa Marga
- KUHAP Baru Diharapkan Tingkatkan Kepercayaan Publik pada Sistem Hukum
- Bhikkhu Thudong Singgah di Kantor Gubernur Jateng, Luthfi Dukung Penuh
- Umat Katolik Mengarak Patung Bunda Maria di PIK 2, Romo Didit Bicara Teladan Iman
