Tak Mungkin Ramping

Apakah orang profesional harus diambil dari seluruh Indonesia?

Tidak harus demikian. Tapi kan tidak dimungkiri, hingga saat ini masih ada problem soal kelekatan sebagai bangsa Indonesia. Aceh dan Papua misalnya, tetap harus mendapatkan kursi di kabinet karena memang masih ada masalah di sana. Jadi, tetap harus dipertimbangkan representasi wilayah atau suku. Karena Indonesia saat ini masih menghadapi masalah kelekatan sebagai bangsa. Masih ada ketidakpuasan beberapa daerah terhadap pusat. Jadi, saran saya, penyusunan kabinet harus menjadi bagian dari upaya membangun "rasa Indonesia".

Tapi secara politis, kursi kabinet itu kan bukan jatah daerah?

Betul, tapi di sinilah dituntut kemampuan Jokowi-JK untuk meramu komposisi kabinetnya. Yang perlu diingat oleh Jokowi-JK, mereka memang menenangkan pilpres, tapi dukungan di parlemen itu lemah. Dengan menggunakan pendekatan representasi kewilayahan dalam menyusun kabinet, pemerintahan Jokowi-JK bisa kuat untuk menghadapi parlemen. Kalau tidak, akan kesulitan menghadapi parlemen.

Bagaimana soal keinginan Jokowi membuat kabinet ramping?

Pernyataan JK bahwa akan mempertahankan 34 kementerian, itu indikasi bahwa Jokowi tidak power full. Indikasi bahwa kabinet mendatang tidak mungkin ramping seperti yang dia inginkan. Karena sebelum-sebelumnya JK sudah bilang, tak penting ramping atau tidak, tapi yang penting efisiensi. Barangkali nanti yang dikurangi jabatan-jabatan setingkat dirjen, bukan setingkat menteri.

Anda ingin mengatakan pengaruh JK lebih kuat dalam penyusunan kabinet?

Bukan. Tapi JK lebih realistis karena dalam konstelasi politik seperti sekarang ini, Jokowi-JK memang harus bisa merangkul sebanyak mungkin kekuatan di jajaran pemerintahannya, termasuk salah satunya harus membuat kabinet yang mempertimbangkan geopolitik. Kalau tidak akan berat, mereka harus menghadapi parlemen di satu satu, di sisi lain harus menghadapi teriakan-teriakan ketidakpuasan dari beberapa daerah.