Tenang, Tak Ada Pilih Kasih Antara SMA dan SMK
jpnn.com, JAKARTA - Pendidikan vokasi menjadi target pemerintahan era Presiden Joko Widodo. Alasannya, program pendidikan harus berubah mengikuti tuntutan pasar.
"Memang SMK saat ini diprioritaskan karena presiden ingin lulusannya siap kerja. Makanya semuanya diubah, gurunya, kurikulumnya agar sesuai kebutuhan pasar. Namun, bukan berarti SMA dianaktirikan, tetap ada perhatian pemerintah," terang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat memberikan pembekalan dalam prarembuk nasional pendidikan dan kebudayaan di Depok, Senin (5/2).
Dia menjelaskan, dalam kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi dan pembangunan ekonomi nasional, Kemendikbud menjalankan tugas sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016.
Dengan begitu diharapkan pada 2025, SMK bisa berperan sebagai rumah inovasi atau kewirausahaan.
"Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemendikbud telah merevitalisasi dan memfasilitasi sebanyak 219 SMK bisa bekerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), serta melakukan kerja sama dengan beberapa negara," tutur Menteri Muhadjir.
Kemendikbud juga terus berusaha melakukan percepatan penyediaan guru produktif.
Hingga 2017 telah menghasilkan 10.105 guru keahlian ganda, dan 10.304 guru telah memiliki sertifikat kompetensi keahlian.
Dia berharap, setiap provinsi bisa membuat peta jalan penataan dan pengembangan SMK agar selaras dengan kebutuhan DUDI serta pengembangan ekonomi di daerahnya.
Mendikbud berharap pada 2025 nanti SMK bisa berperan sebagai rumah inovasi atau kewirausahaan.
- Menaker Ida Fauziyah Ungkap Tujuan Transformasi Balai Latihan Kerja
- Stan Vokasi di Pameran Business Matching 2024 jadi Perhatian Pebisnis
- Dirjen Kiki Sebut Program Doktor Terapan Amanah UU, Pendidikan Vokasi Naik Kelas
- Perubahan Industri Makin Cepat, Pendidikan Vokasi Harus Melompat Jauh ke Depan
- Kemenhub Terus Optimalkan Pendidikan Vokasi BPSDMP
- SMK Gratis Harus Menjamin Mutu Lulusan Sesuai Kebutuhan Industri