Tentara Rakyat
Oleh: Dhimam Abror Djuraid

jpnn.com - Tentara milik rakyat atau milik presiden?
Kalau percaya kepada Letjen Agus Widjojo, gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), tentara itu bukan milik rakyat, tetapi milik presiden.
Pernyataan inilah yang sekarang bikin heboh, karena dianggap aneh dan nyeleneh. Sebaliknya, Agus mengatakan bahwa mereka yang percaya bahwa tentara milik rakyat adalah salah kaprah dan keblinger.
Kalau rakyat menjadi milik presiden, lantas siapa yang memilih presiden. Siapa yang mempunyai suara untuk memilih presiden, dan siapa yang punya daulat untuk menurunkan seorang presiden.
Seseorang tidak akan menjadi raja, sultan, presiden, atau apa pun namanya, tanpa ada rakyat.
Tidak akan ada sebuah negara tanpa ada wilayah, pemerintahan, dan rakyat. Syarat utama terbentuknya negara adalah adanya wilayah, lalu ada rakyat, baru kemudian ada pemerintahan.
Negara bisa dipimpin oleh raja, presiden, pemimpin agama, atau pun filsuf. Terserah sistem apa yang dipakai. Kalau percaya bahwa kedaulatan negara adalah anugerah dari Tuhan, dan Tuhan akan menurunkan wahyu atau wangsit kepada seseorang yang dikehendaki, maka negara itu akan menjadi kerajaan atau negara teokrasi.
Kalau percaya bahwa rakyat berdaulat, rakyat yang punya kekuasaan untuk menentukan siapa yang memimpin negara, maka negara itu akan berbentuk demokrasi. Kepala negara dan pemerintahan dipilih oleh rakyat, masa jabatan kepala negara dibatasi, kekuasaannya juga terbatas dan dikontrol oleh lembaga-lembaga lain.
Agus mengatakan bahwa mereka yang percaya bahwa tentara milik rakyat adalah salah kaprah dan keblinger.
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Jokowi Lapor Polisi, Roy Suryo: Peneliti Seharusnya Diapresiasi, Bukan Dikriminalisasi