Terbaru, 2 Kada Minta Presiden Angkat Guru Honorer Nonkategori jadi PNS

jpnn.com, JAKARTA - Perjuangan guru dan tenaga kependidikan honorer nonkategori yang berusia di atas 35 tahun dalam menggalang dukungan dari kepala daerah tidak main-main.
Mereka menargetkan dapat rekomendasi dari 200 kepala daerah, yakni gubernur, bupati, dan wali kota, dalam 2 bulan ke depan.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum organisasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+) Pusat, Nasrullah kepada JPNN.com, Minggu malam (8/3).
"Dalam dua bulan ini akan dapat dukungan minimal dari 200-an kepala daerah. Teman-teman di daerah sedang kerja untuk dapatkan surat dari kepala daerah yang ditujukan langsung ke presiden," ucap Nasrullah kepada jpnn.com.
Optimisme GTKHNK 35+ mendapatkan dukungan dari mayoritas kepala daerah maupun DPRD dan PGRI daerahnya cukup tinggi.
Terbaru, dua kepala daerah di Jawa Barat telah memberikan dukungan berupa surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
Kedua kepala daerah itu adalah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Bupati Garut Rudy Gunawan.
Rudy misalnya, dalam surat yang diterbitkan pada 5 Maret 2020, itu menyampaikan tiga permohonan.
Ada lagi dua kepala daerah di Jawa Barat telah memberikan dukungan kepada guru honorer nonkategori, mengirim surat ke Presiden Joko Widodo.
- 5 Berita Terpopuler: Penutupan Pendaftaran PPPK Khusus 3 Kelompok, Honorer Harus Siap, Ini Sebabnya
- Pendaftaran PPPK 2023 Ditutup 29 September, Berlaku untuk 3 Kelompok Pelamar Ini
- Seluruh Honorer di Daerah Ini Tidak Bisa Mendaftar PPPK 2023, Ya Ampun
- Situbondo tidak Bisa Melakukan Rekrutmen CPNS dan PPPK, Ini Sebabnya
- PPPK 2023: Observasi P3 Ada Transaksional, Kini pakai Situational Judgement Test
- Ada Perbedaan Penting di Tahapan Seleksi CPNS & PPPK 2023, Honorer Harus Siap