Terbaru, 2 Kada Minta Presiden Angkat Guru Honorer Nonkategori jadi PNS

jpnn.com, JAKARTA - Perjuangan guru dan tenaga kependidikan honorer nonkategori yang berusia di atas 35 tahun dalam menggalang dukungan dari kepala daerah tidak main-main.
Mereka menargetkan dapat rekomendasi dari 200 kepala daerah, yakni gubernur, bupati, dan wali kota, dalam 2 bulan ke depan.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum organisasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+) Pusat, Nasrullah kepada JPNN.com, Minggu malam (8/3).
"Dalam dua bulan ini akan dapat dukungan minimal dari 200-an kepala daerah. Teman-teman di daerah sedang kerja untuk dapatkan surat dari kepala daerah yang ditujukan langsung ke presiden," ucap Nasrullah kepada jpnn.com.
Optimisme GTKHNK 35+ mendapatkan dukungan dari mayoritas kepala daerah maupun DPRD dan PGRI daerahnya cukup tinggi.
Terbaru, dua kepala daerah di Jawa Barat telah memberikan dukungan berupa surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
Kedua kepala daerah itu adalah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Bupati Garut Rudy Gunawan.
Rudy misalnya, dalam surat yang diterbitkan pada 5 Maret 2020, itu menyampaikan tiga permohonan.
Ada lagi dua kepala daerah di Jawa Barat telah memberikan dukungan kepada guru honorer nonkategori, mengirim surat ke Presiden Joko Widodo.
- 5 Berita Terpopuler: Persaingan PPPK Tahap 2 Ketat, Ketua Forum Honorer Menolak Tegas, Maksudnya Apa?
- Ini 4 Program Hasil Terbaik Cepat Presiden, Guru Honorer Masuk Prioritas
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Non-Database BKN Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu, Daftar Nama Keluar
- Ketua Forum Honorer Bersuara Lantang, Menolak jadi PPPK Paruh Waktu
- Honorer 8 Tahun Bekerja Ikut Seleksi PPPK, Dicoret gegara Tergiur Uang Haram
- Honorer Non-Database BKN Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu atau Ikut Seleksi CPNS