Tiap 3 Bulan, Menteri Jokowi-JK Harus Lapor Kekayaan

Terkait permintaan untuk rekam jejak, menurut Johan, itu bukan langkah baru. Presiden SBY dalam pemerintahannya yang kedua sudah meminta informasi kepada KPK. Bukan hanya soal menteri, presiden biasanya juga meminta informasi terkait tokoh yang akan diberi penghargaan.

KPK, lanjut Johan, siap memberikan informasi yang dibutuhkan. Tapi, informasi yang diberikan sesuai dengan database KPK dan itu sangat terbatas. Biasanya, informasi tersebut seputar pernah tidak seseorang diperiksa, terkait kasus korupsi atau tidak, hingga rajin tidaknya menyetorkan laporan harta kekayaan. ”Tidak menjamin kalau tidak pernah diperiksa berarti bersih. Setidaknya Pak Jokowi nanti tidak buta terhadap orang-orang yang akan dipilihnya,” tutur Johan.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan, langkah yang akan diambil Jokowi dengan menggandeng pihaknya adalah langkah positif. Jika benar dilakukan, ini adalah kerja sama pertama yang melibatkan PPATK. ”Untuk jabatan menteri, belum pernah ada yang dimintakan data ke PPATK,” terangnya.

Agus menyatakan, PPATK siap memberikan data. Namun, sama seperti KPK, data yang diberikan juga terbatas dan tidak mendetail. Nama-nama yang diminta untuk dilacak akan diberi catatan oleh PPATk. Apakah dia pernah melakukan transaksi mencurigakan atau tidak.

Nah, kombinasi data dari PPATK dan KPK, kalau dipadukan, diyakini bisa mempermudah Jokowi dalam memilih calon menteri. Agus mengharapkan, setelah diberikan, data benar-benar dijadikan pertimbangan dan kerahasiaannya harus dijamin. ”Pengalaman kami di PPATK, ada yang dikasih catatan, ternyata diangkat (jadi pejabat) dan kena masalah hukum juga,” urainya.

Saat ini pihaknya menunggu surat resmi dari Jokowi-JK untuk melakukan penelusuran. Agus berharap permintaan itu tidak disampaikan mendadak supaya diperoleh hasil maksimal. ”Kalau mendadak, jadinya hanya data dari database. Kalau bisa, beri waktu satu atau dua minggu,” jelasnya.

Agus juga tidak bisa menggaransi bahwa hasil penelusuran nanti menghasilkan nama-nama yang benar-benar bersih. Namun, usaha Jokowi disebutnya layak diapresiasi karena itu bisa membentengi kabinetnya dari perilaku korupsi sejak dini. ”Lebih baik memilih yang bersih (rekam jejaknya) daripada orang yang meragukan,” tuturnya. (idr/c9/dim)