Tidak Diangkat, Honorer K1 Boleh Banding

Ganjar menyebutkan jika pusat pengajuan banding ini ditangani oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Ganjar, skema pengajuan banding ini lebih elegan ketimbang para tenaga honorer K1 yang dinyatakan TMK ini demonstrasi di jalan raya. Dia mengatakan banya tenaga honorer K1 yang dinyatakan TMK gara-gara nomenklatur gajinya menggunakan sebutan lain.

"Walaupun jelas-jelas dari APBN atau APBD kalau nomenklaturnya bukan untuk gaji, mereka dianggap gugur. Ini kan perlu dikaji ulang," tandasnya.

Dia meminta pemerintah tetap cermat dalam menyikapi banding para tenaga honorer K1 yang TMK tadi. Ganjar juga berharap penuntasan ini tidak menimbulkan persoalan baru di lain waktu. (wan)