Tiga Jenis Sanksi Bagi Perusahaan Telat Bayar THR

Hanif menjelaskan. Ia sudah menugaskan setiap Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi kabupaten/kota untuk segera menyiapkan posko serupa di masing-masing wilayahnya.

Dalam pengaduan atau pelaporan, Hanif mengingatkan pentingnya mencantumkan identitas pelapor secara jelas. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, petugas menemukan kesulitan untuk memverifiksi laporan yang masuk karena ada identitas yang tidak jelas.

“Kalau identitas jelas, petugas lebih mudah menemukan kontak personnya maupun pihak-pihak yang diperlukan untuk pendalaman dalam suatu kasus, “ katanya. Proses penyelesaian urusan THR kata Hanif akan berlangsung singkat. Hanya laporan, verifikasi, lalu tindakan.

Hanif menambahkan, Posko Satgas THR ini tidak hanya menjadi sarana bagi pekerja/buruh mengadukan permasalahan THR, namun juga dapat menjadi rujukan perusahaan untuk berkonsultasi terkait pembayaran THR.

Tahun lalu, Kemnaker mencatatkan 412 kasus THR tidak dibayarkan sebagaimana mestinya. Jumlah tersebut diambil dari total 3028 pengaduan meliputi 2802 pengaduan THR dan 226 pengaduan non THR.

“Kan tidak semua pengaduan jadi pelanggaran, ada yang hanya berkonsultasi saja, ada yang hanya bertanya,” kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI Jamsos) Haiyani Rumondang.

Dari 412 kasus tersebut, Haiyani menyebut 290 diantaranya adalah kasus THR tidak dibayar, sementara 122 kasus sisanya tentang THR yang dibayar kurang dari ketentuan. Pulau Jawa masih menjadi yang terbanyak dengan 199 perusahaan yang melakukan pelanggaran.

Terhadap perusahaan yang tidak memberikan THR ini, Haiyani mengatakan pengawas ketenagakerjaan dapat memberikan rekomendasi sanksi teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha kepada Pemda setempat. (tau)