Tiga Petugas DKP Berkeluh Kesah ke DPD

SEKUPANG  - Kepala dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan, dan Kehutanan (KP2K) Batam, Suhartini beserta tiga orang petugas DKP yang baru dibebaskan dari polisi Malaysia ,menyampaikan keluh kesah tentang minimnya sarana dan prasarana untuk mengamankan batas wilayah perairan Kepulauan Riau (Kepri). Keluh kesah tersebut disampaikan pada anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) asal Kepri, Jasarmen Purba, saat mengunjungi dinas KP2k Batam.

Suhartini menjelaskan keluh kesahnya pada Jasarmen, bahwa pembahasan tentang kejelasan batas wilayah kedaulatan perairan Indonesia khususnya Kepri dengan Malaysia sampai saat ini menurut kementerian kelautan dan kementerian luar negeri belum ada kepastian yang jelas dan masih menggantung. "Gimana kita mau mengamankan batas wilayah sendiri, sedangkan kepastian batasnya, pemerintah pusat sampai saat ini belum ada pengambilan sikap yang jelas tentang batas wilayah tersebut. Jadi mana yang harus di amankan batasnya ," ujarnya.

Saat ini, Suhartini, mengatakan wilayah perairan Kepri paling sering terjadi Ilegal fishing, dan pelanggaran batas wilayah laut. "Meskipun kita melakukan patroli berkali kali dengan puluhan personel pun kalau tak dilengkapi fasilitas pengamanan seperti senapan dan kapal yang memadai kekalahan dan kelemahan akan tetap berpihak pada kita, sedangkan negara tetangga yang kita awasi fasilitas keamanannya sangat memadai lebih jauh dari kita," imbuh Suhartini.

Sedangkan tiga pegawai DKP yang kemarin dibebaskan dari kepolisian perairan Malaysia, Erwan, Asriadi, dan Seivo Grevo Wawengkang, mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan hanya untuk menjaga wilayah kedaulatan RI khususnya Kepri dan menjalankan tugas sesuai surat perintah dari Stasiun Pengawasan Pontianak.