Tingkat Kemiskinan Papua 50 Kali Jakarta
Ancam Kesatuan Bangsa
Senin, 26 Desember 2011 – 07:45 WIB
Dengan letupan-letupan perasaan tadi, Effendi mengingatkan pemerintah supaya jangan kuatir jika sewaktu-waktu penduduk Papau ingin keluar dari Indonesia. "Mereka nanti bilang; Say good bye Indonesia," tutur Effendi.
Baca Juga:
Effendi menjelaskan, mumpung belum telat pemerintah dihimbau untuk benar-benar memperhatikan peningkatan kesejahteraan di Papua. Dia mengatakan, gerakan reformasi jika berjalan sesuai dengan semangatnya bisa menjadi salah satu senjata mengentaskan Papua dari jurang kemiskinan yang akut.
Menurut Effendi, kemajuan perekonomian di Papua bisa disebabkan adanya sistem administrasi yang korup dan lamban. Untuk itu, dengan ditariknya reformasi birokrasi hingga ke tata kelola pemerintah daerah, diharapkan sistem administrasi yang korup dan lamban bisa ditekan.
Sebab, kata Effendi, setiap daerah yang mengajukan rencana reformasi birokrasi harus benar-benar menjalankan pemerintahan yang efektif dan effisien. Dia mengingatkan, pemerintah daerah jangan khawatir aparaturnya tidak sejahtera ketika menjalankan sistem administrasi pemerintahan yang bersih. "Sebagai imbalannya, pemerintah sudah menyiapkan tunjangan kinerja," katanya. Tunjangan ini sering disebut tunjangan remunerasi. (wan)
JAKARTA - Reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah mulai merambah sektor kesejahteraan rakyak. Diantara sasaran pemerintah adalah, menuntaskan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Jaksa Beberkan Peran Sentral Eks Bupati Kuansing Dalam Kasus Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Ani Sofian Melantik 850 PPPK Pemkot Pontianak, Ini Pesannya
- Rahima Istri Mantan Gubernur Jambi Dituntut 4 Tahun 5 Bulan Penjara
- Eks Bupati Kuansing Sukarmis Ditahan Jaksa terkait Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Kementan Mengevaluasi Upsus Antisipasi Darurat Pangan di Kalimantan Selatan
- Bayar Gaji Ribuan PPPK, Pemkab Banyuwangi Mengalokasikan Rp 250 Miliar Per Tahun