TKI Deportasi Dianggap Bebani Kepri

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Hardi S Hood minta pemerintah pusat segera mencari solusi persoalan penampungan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru dideportasi dari negara Malaysia karena kehadiran TKI deportasi selalu membebani dan merepotkan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

"TKI yang baru dideportasi dari Malaysia itu selalu ditampung di wilayah Kepri. Itu sangat merepotkan dan membebani pemerintah daerah setempat," kata Hardi S Hood, kepada pers di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (6/10).

Dia mempertanyakan mengapa TKI deportasi harus terlebih dahulu ditampung di wilayah Kepri. Semestinya mereka langsung dikembalikan ke daerah asalnya. Dengan ditampung di wilayah Kepri, maka Pemda harus repot menyediakan fasilitas dan memberi makan.

"Itu sangat  memberatkan dan membebani daerah. Apalagi tidak ada alokasi anggaran di APBD untuk menangani persoalan TKI deportasi," kata Hardi. Saat ini sekitar 5.000 TKI deportasi dari Malaysia ditampung di Kepri, imbuhnya.