TNI Gerebek Bandar Narkoba di Bima, DPR Bereaksi Begini

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyebut pelibatan TNI dalam penggerebekan bandar narkoba di Bima, Nusa Tenggara Barat, merupakan bentuk dukungan kepada aparat penegak hukum.

Dia menekankan bahwa proses penyidikan dan penindakan tetap menjadi kewenangan institusi Polri.

"Fungsi TNI itu dalam penggerebekan bukan melakukan penahanan, penyidikan, segala macam. Itu semua adalah ranahnya polisi," kata Dave dikutip dari Antara, Kamis (8/5).

Dia menjelaskan keterlibatan TNI dalam operasi tersebut tidak dapat dipandang sebagai tumpang tindih kewenangan karena peran TNI bersifat membantu dan mendukung proses penegakan hukum oleh aparat kepolisian.

"TNI di sini sifatnya mendukung penegakan hukum, memberantas narkoba yang jelas-jelas telah meresahkan dan mengganggu bangsa," ujarnya.

Dave menambahkan Komisi I akan terus mengawasi agar pelibatan TNI dalam persoalan sipil tetap berada dalam koridor hukum dan tidak keluar dari tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam undang-undang.

"Saya belum bisa bicara lebih jauh karena belum tahu persisnya. Tapi yang saya ketahui, itu adalah tindak pidana dan proses hukumnya tetap dijalankan oleh aparat penegak hukum," ucapnya.

Sementara Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto menanggapi aksi anggota TNI dalam penangkapan bandar narkoba di Bima, NTB, mengatakan bahwa tindakan itu sah selama dilakukan sebagai bentuk respons terhadap kejadian yang terjadi di depan mata.