Tolak Interpelasi, FPPP Pilih Putus Hubungan Diplomasi
Selasa, 31 Agustus 2010 – 16:16 WIB
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPR, Hasrul Azwar, menyatakan bahwa hak interpelasi tidak perlu digunakan dalam kasus menghangatnya hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia. Sebaliknya, FPPP justru mendorong pemerintah untuk segera memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Karenanya Fraksi PPP pun meganggap DPR tidak perlu menggunakan hak interpelasi karena akan bertele-tele. "Jangan interpelasi, karena prosesnya terlalu memakan waktu," tegasnya.
"Tak perlu hak interpelasi. Pemerintah harus putuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia," tegas Hazrul di gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (31/8).
Pemutusan hubungan diplomatik, lanjut Hasrul, dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada Malaysia bahwa Indonesia bisa eksis tanpa harus membangun persahabatan dengan negeri jiran itu. "Pemutusan hubungan akan membuat Malaysia jera dan tidak lagi melecehkan Indonesia yang selama ini mereka pandang sebelah mata. Dengan memutus hubungan maka Malaysia, baru sadar bahwa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat, mandiri, seperti yang diistilahkan oleh Bung Karno," kata Hazrul.
Baca Juga:
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPR, Hasrul Azwar, menyatakan bahwa hak interpelasi tidak perlu digunakan dalam kasus
BERITA TERKAIT
- Hasil Survei Elektabilitas Bakal Calon Wali Kota Pekanbaru, 3 Nama Teratas
- Frans Go: Komitmen Membangun NTT Tak Mesti Jadi Gubernur
- Eko Patrio Disiapkan PAN Jadi Menteri
- Komentar Bang Saleh soal Presidential Club yang Diwacanakan Prabowo
- Habiburokhman: Sukarelawan adalah Bagian Internal TKN Prabowo-Gibran
- 3 Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Minta Eks Bupati Tabalong Maju di Pilgub Kalsel