Transaksi di Pelabuhan Pakai Rupiah

JAKARTA - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) kompak menjaga nilai tukar rupiah. Jika BI melakukan intervensi melalui operasi moneter, pemerintah mencoba mengerem permintaan valas dengan mengatur kewajiban transaksi menggunakan rupiah.

Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan, pemerintah kini mematangkan beberapa regulasi agar transaksi di pelabuhan yang biasanya menggunakan mata uang USD menjadi wajib menggunakan rupiah. ""Ini akan berefek kepada penguatan nilai tukar rupiah,"" ujarnya setelah rapat di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Jumat (19/7).

Menurut mantan ketua Kadin itu, selama ini penggunaan USD sangat dominan dalam transaksi di pelabuhan, terutama di Tanjung Priok yang merupakan gerbang utama arus ekspor-impor Indonesia. ""Ini akan menjadi keputusan penting,"" katanya.

Hidayat mengungkapkan, sebenarnya aturan penggunaan rupiah dalam transaksi di wilayah Indonesia sudah ada dalam Undang-Undang Mata Uang. Namun, kenyataan di lapangan justru lain. Para pelaku usaha lebih senang menggunakan USD. ""Jadi, nanti ada aturan agar lebih tertib,"" ucapnya.