Ukraina Menuju Perang Sipil

jpnn.com - KIEV - Kekacauan politik Ukraina membuat mantan Presiden Leonid Kravchuk angkat bicara. Rabu (29/1) pria yang menjabat kepala negara pada periode 1991-1994 itu mengungkapkan bahwa Ukraina sedang berada di ambang perang sipil. Kekhawatiran tersebut dia ungkapkan saat menghadiri pertemuan parlemen (verkhovna rada) di Kota Kiev.

"Seluruh dunia tahu dan rakyat Ukraina juga tahu bahwa negeri ini berada di ambang perang sipil," ujar tokoh 80 tahun tersebut dalam pidato emosionalnya kemarin. Dia menyatakan prihatin menyaksikan bentrokan antara aparat dan para demonstran oposisi yang adalah warga sipil. Apalagi bentrokan berdarah yang berlangsung selama sekitar dua pekan itu sampai menimbulkan korban jiwa.

Dalam kesempatan tersebut, Kravchuk menyorot unjuk rasa oposisi yang diwarnai dengan aksi pendudukan kantor-kantor pemerintahan. Secara de facto, menurut dia, oposisi telah membuktikan bahwa mereka mampu mengambil alih kekuasaan. Sementara itu, pemerintahan Presiden Viktor Yanukovych masih terus berupaya meredam gejolak politik dalam negeri dengan menawarkan berbagai kesepakatan.

"Ini adalah revolusi. Kita dihadapkan pada situasi dramatis yang harus kita sikapi dengan tanggung jawab besar," pesannya di hadapan parlemen. Dia berharap pemerintah bisa menerapkan solusi damai untuk menghentikan krisis yang mulai berlangsung sejak November 2013 tersebut. Sebagai penguasa, pemerintahan Yanukovych harus mampu meminimalkan bentrokan dengan demonstran.

Presiden pertama Ukraina itu juga mengimbau agar pemerintah tetap memprioritaskan jalur damai. "Kita harus menjalankan tahap demi tahap rencana damai ini untuk menghentikan bentrokan dua kubu (aparat dan oposisi)," jelasnya. Selama beberapa pekan terakhir, politikus yang pernah menjabat ketua parlemen tersebut dipercaya menjadi pemimpin rapat dengan agenda mencari solusi damai krisis Ukraina.

Selain Kravchuk, dua mantan presiden Ukraina lain terlibat dalam pertemuan parlemen kemarin. Mereka adalah Leonid Kuchma (1994-2005) dan Viktor Yushchenko (2005-2010). Di samping merumuskan solusi damai untuk krisis Ukraina, parlemen membahas amnesti bagi para aktivis oposisi yang kini mendekam di tahanan. Sebelumnya, Yanukovych berjanji membebaskan seluruh demonstran.

Kemarin parlemen yang bersidang sejak Selasa (28/1) siap melaksanakan pemungutan suara terkait dengan amnesti. Sebab, pemerintahan Yanukovych tidak akan mengampuni dengan cuma-cuma. Pemerintah bersedia menerbitkan amnesti kepada para demonstran dan menghapuskan pelanggaran mereka, asalkan oposisi mau memenuhi dua syarat.

Syarat pertama adalah seluruh pengunjuk rasa menghentikan aksi protes mereka dan meninggalkan jalanan yang selama ini menjadi panggung mereka. Syarat kedua adalah oposisi mengosongkan gedung-gedung pemerintah yang mereka duduki. (AP/AFP/hep/c14/tia)