UNBK Gratis, kok Masih Ada Pungutan?

UNBK Gratis, kok Masih Ada Pungutan?
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

Kemudian biaya operasional listrik dan biaya internet, diambilkan dari alokasi dana bantuan operasional sekolah. ’’Jadi menurut saya pungutan itu untuk pengadaan komputer,’’ jelasnya.

Memasuki babak akhir jelang penyelenggaraan unas, Nizam mengingatkan pemda provinsi, kabupaten, maupun kota diminta untuk berkoordinasi.

Di antaranya untuk persiapan penyelenggaraan UNBK. Nizam berharap SMK maupun SMA yang sudah selesai menyelenggarakan UNBK, bisa meminjamkan komputernya ke SMP. Caranya anak-anak SMP menjalankan ujian di SMA atau SMK.

Anggota Komisi X DPR I Wayan Koster menjelaskan pemda tingkat I dan II harus berkoordinasi untuk mensukseskan unas 2017.

’’Panitia unas di level daerah harus ikut menjamin mutu ujian,’’ jelasnya. Menurutnya jajaran pemerintah daerah wajib satu pemahaman dalam penyelenggarakan unas.

Anggota parlemen asal Bali itu mendapat informasi, di daerahnya unas SMP akan diikuti 57.605 siswa. Sedangkan di SMA/MA ada 27.854 siswa dan SMA ada 26.840 siswa.

Sementara untuk pelaksanakan UNBK dilaksanakan di 52 unit SMP/MTs, 65 unit SMA/MA, serta 92 unit SMK. Sekolah lainnya ada yang menumpang untuk UNBK dan ada juga memakai unas berbasis kertas.

Anggota Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Wakil Kepala SMAN 1 Gunungsari Lombok Barat Mansur menuturkan pungutan dalam rangka UNBK memang terjadi.

Mulai muncul laporan pengutan wajib bagi orangtua, jelang penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tahun ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News