Uni Eropa tidak Pantas Tuduh Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Indonesia Fraksi Partai Nasional Demokrat Hamdani menilai resolusi Parlemen Uni Eropa yang berisi pelarangan negara-negara anggotanya mengimpor minyak sawit, lebih kepada persoalan persaingan bisnis.
"Dalam kontekstual saya melihat ada persaingan yang sangat tajam," tegasnya saat diskusi Lawan Parlemen Uni Eropa, Kamis (4/5), di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Dia menjelaskan, sebenarnya Uni Eropa ingin beberapa produknya seperti bunga matahari bisa memenuhi kebutuhan konsumsi mereka.
Namun, kenyataan di lapangan mereka tidak bisa membuka lahan baru untuk bunga matahari.
Menurut dia, lahan baru misalnya 15 ribu hektar yang harus dibuka, sama dengan luas Kota Amsterdam.
Sedangkan di Indonesia, kata dia, masih memungkinkan untuk membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit.
"Itu saya lihat dari segi kompetisi," tegasnya.
Hamdani juga menyinggung kedok Uni Eropa mengeluarkan resolusi. Seperti alasan industri sawit menciptakan deforestasi, degradasi habitat satwa, korupsi, hingga mempekerjakan anak dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Indonesia Fraksi Partai Nasional Demokrat Hamdani menilai resolusi Parlemen Uni Eropa yang berisi pelarangan negara-negara
- Pencurian TBS Kelapa Sawit Bisa Mengganggu Iklim Investasi di Kalteng
- Petani Sawit Plasma Antusias Kembangkan Ternak Sapi Pola Siska
- Indonesia Jalin Program Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dengan Uni Eropa
- Menko Airlangga Ungkap Kebijakan Anti-Deforestasi Ditolak Kelompok Bipartisan AS
- Begini Strategi Awal PalmCo Pasca-Efektif KSO & Kelola Perkebunan Sawit Terluas di Dunia
- Forwatan Gelar Aksi Sosial Bareng 3 Asosiasi Hilir Sawit