Usulan Megawati Soal SIN Pajak Mendapat Respons Positif Menkeu Sri Mulyani

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mantan Dirjen Perpajakan Hadi Purnomo, hingga anggota Komisi XI M Misbakhun mendukung pandangan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri agar Single Identification Number (SIN) Pajak diperkuat demi optimalisasi penerimaan negara.

"Ibu Megawati Soekarnoputri sangat-sangat tepat. Beliau menyampaikan pondasi awal sejak republik ini berdiri," kata Sri Mulyani.

Hadi Purnomo, yang menjadi pegawai Perpajakan sejak 1965, masih mengingat isi pidato Bung Karno soal kewajiban tak ada rahasia untuk perpajakan.

Bung Karno menggambarkannya lewat hubungan suami istri yang harus selalu terbuka apa adanya.

"Ini namanya no secrecy. Tak ada batasan. Itulah cutoff, tak boleh lagi berbuat hal yang tak bisa diterima," kata Hadi.

Saat pemerintahan Megawati, konsep transparansi perpajakan Soekarno itu pun dihidupkan lagi.

Saat itu, dilakukan amandemen penghambat penerimaan pajak termasuk soal kerahasiaan perbankan serta lalu lintas devisa.

"Transaksi keuangannya supaya bisa diakses oleh aparat pajak," imbuhnya.

Selain itu, sistem informasi dan monitoring perpajakan yang integrasi dan online antarunit terkait pun dikembangkan, yang dikenal dengan big data sebagai Inovasi 4.0.

Melalui SIN Pajak, kesalahan pengisian data pajak hingga negosiasi gelap antara wajib pajak dengan oknum petugas bisa ditekan.

"SIN Pajak ini adalah CCTV Keuangan Wajib Pajak," tegas Hadi.

Menurut dia, dengan adanya CCTV itu, maka orang dipaksa untuk jujur. Sebab, semua jelas buktinya.

"Optimalisasi penerimaan perpajakan juga akan tercapai," kata Hadi.

Dalam kesempatan sama, Misbakhun meyakini apa yang disampaikan Megawati soal SIN Pajak adalah salah satu solusi menaikkan rasio penerimaan pajak (Tax Ratio) Indonesia.

"Dan ini harus diadopsi sebagai kebijakan oleh pemerintah," kata dia.

Misbakhun menjelaskan, tax ratio Indonesia saat ini turun drastis dan target penerimaan negara dari pajak tidak pernah tercapai sejak 12 tahun terakhir.

Baginya, tawaran SIN Pajak adalah solusi paling tepat.

"Kami tahu Pak Hadi Purnomo, selama beliau menjabat sebagai Dirjen Pajak, penerimaan Pajak target di APBN selalu tercapai," kata Misbakhun. (tan/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: