Usung Mayor Agus, Demokrat Ogah Dianggap Gagal Poles Kader

jpnn.com - JAKARTA - Partai Demokrat (PD) menepis anggapan yang menyebut partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu gagal mencetak kader untuk dicalonkan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI sehingga akhirnya mengusung Mayor Agus Harimurti yang berlatar belakang TNI.
Menurut Ketua DPP PD, Didik Mukrianto, fungsi parpol dalam mencetak calon pemimpin tidak bisa dikotakkan hanya dengan mengusung kadernya saja. Sebab, parpol juga punya fungsi rekrutmen untuk mencari figur-figur yang bisa diusung sebagai calon pemimpin.
"Saya tidak sependapat (PD gagal mencetak calon pemimpin). Fungsi parpol salah satunya bukan hanya egoisme partai yang hanya ingin mencalonkan kader," ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9).
Lebih lanjut Didik mengatakan, fungsi parpol dalam melahirkan sosok-sosok calon pemimpin bangsa juga tidak bisa hanya dibatasi pada pilkada. Sebab, katanya, ada banyak jabatan publik lainnya baik di eksekutif maupun legislatif, di pusat ataupun daerah.
Bahkan parpol, katanya, juga bisa melahirkan sosok-sosok pemimpin bangsa melalui lembaga profesi lainnya seperti pengusaha. Sebab, pendidikan politik tidak hanya dilakukan melalui parpol.
"Pemahaman bagaiamana partai mencetak leader tidak hanya melulu sosok pemimpin negeri. Bahkan kita sadari pendidikan politik, penciptaan kader bukan hanya berbasis pada kader yang masuk di dunia politik," pungkas sekretaris Fraksi PD DPR RI itu.(dna/JPG)
JAKARTA - Partai Demokrat (PD) menepis anggapan yang menyebut partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu gagal mencetak kader untuk dicalonkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kapan Jadwal Pelantikan Afni sebagai Bupati Siak? KPU Menjawab
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN