UU ASN Baru Hilangkan Dikotomi PNS & PPPK, Pemda Siap-Siap Merancang Perda

jpnn.com, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 3 Oktober mendapat sambutan antusias berbagai kalangan. Tidak hanya honorer, tetapi juga PPPK.
Dewan Pembina Forum PPPK Kabupaten Bogor H. Dadeng Wahyudi mengatakan dengan disahkannya RUU ASN membuat lega para tenaga kontrak di seluruh indonesia. Mereka tidak lagi merasa minder karena kini statusnya 100 persen ASN.
"Alhamdulillah, UU ASN baru ini menghilangkan dikotomi antara PNS dan PPPK," kata H. Dadeng kepada JPNN.com, Rabu (4/10).
Selama ini, PPPK masih belum mendapatkan pengakuan seutuhnya dari pemerintah. Ini ditandai dengan tidak adanya pensiun bagi PPPK.
Nah, begitu RUU ASN disahkan, maka PPPK dan PNS kedudukannya sama.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor ini mendorong agar regulasi turunannya berupa Peraturan Pemerintah (PP) bisa segera diterbitkan agar bisa diimplementasikan tahun ini juga
"Selamat kepada para PPPK, karena terhitung 3 Oktober tidak ada perbedaan perlakuan dengan PNS, karena sama-sama abdi negara," tegasnya.
Dadeng berharap para pemegang kebijakan dari pusat hingga daerah untuk mengimplementasikan UU ASN yang baru dengan seutuhnya.
UU ASN baru menghilangkan dikotomi PNS & PPPK, Pemda sebaiknya siap-siap merancang Perda
- Tampilan Kartu Ujian PPPK Tahap 2 Terbaru, Yang Belum Silakan Cetak Lagi
- Ratusan Honorer Resmi jadi PPPK, 4 Hal Penting yang Harus Dilakukan
- Jadwal Tes PPPK Tahap 2 hingga 7 Mei, Semoga Jaringan Internet Terus Stabil
- Pesan Penting Pak Mutiq untuk Peserta Tes PPPK Tahap 2, Jangan Disepelekan
- Seleksi PPPK Tahap 2 Berlangsung hingga 30 Mei 2025, BKN Beri Info Skor CAT
- 532 PPPK dan 43 CPNS Resmi Dilantik, Wali Kota Farhan Sampaikan Pesan Khusus