UU Pajak dan Retribusi Daerah Harus Taat Asas

Sementara, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Nudirman Munir mengatakan perlu dilakukan revisi terhadap UU Pajak serta penyesuaiannya atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Upaya ini dimaksudkan guna menata kembali sistem perpajakan nasional dalam mendukung otonomi daerah di masa mendatang. Sehingga, daerah penghasil sumber daya alam benar-benar dapat menikmati hasil pajak sumber daya alam miliknya, termasuk daerah-daerah potensial pertambangan.

“Tinggal nanti undang-undangnya kita ubah, kita akan ubah undang-undang pajak, termasauk sinkronisasinya dengan undang-undang otonomi daerah,” ujarnya. (sam/jpnn)