Wahai Menkes, Ini Ada Saran dari Eks Petinggi BIN soal Vaksinasi Berbayar

Wahai Menkes, Ini Ada Saran dari Eks Petinggi BIN soal Vaksinasi Berbayar
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada karyawan Danone Indonesia pada kegiatan Vaksinasi Gotong Royong di SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 17 Juni 2021. Foto: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Dradjad H Wibowo mendorong pemerintah dan BUMN farmasi melanjutkan program vaksinasi berbayar.

Menurutnya, Indonesia sangat membutuhkan program vaksin mandiri yang dikenal dengan istilah Vaksinasi Gotong Royong itu.

“Bagi saya vaksin berbayar itu sangat bagus. Saya bukan hanya mendukung, bahkan pernah mengusulkan hal itu dengan istilah ‘vaksinasi bisnis’ dalam tulisan di sebuah media online 29 Desember 2020,” ujar Dradjad melalui layanan pesan, Selasa (13/7).

Mantan kepala Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) di Badan Intelijen Negara (BIN) itu menyodorkan sejumlah argumen tentang pentingnya vaksinasi berbayar. Dradjad menyebut program itu akan mempercepat upaya mencapai kekebalan komunal (herd immunity).

“Alasannya sederhana, kita perlu menaikkan cakupan vaksinasi sebesar dan secepat mungkin agar herd immunity segera tercapai agar rakyat bisa beraktivitas normal sesegera mungkin,” katanya.

Dradjad mencontohkan Amerika Serikat dan Inggris yang getol melakukan vaksinasi. Aktivitas di kedua negara Barat itu pun relatif pulih.

“Lihat saja di Inggris, orang sudah bisa menonton sepak bola di Wembley,” katanya.

Alasan lain tentang pentingnya vaksinasi mandiri ialah keterbatasan kemampuan fiskal negara. Menurut Dradjad, negara menanggung biaya vaksinasi bagi rakyat yang kurang mampu saja.

“Bagi rakyat yang mampu sebaiknya dibuka kesempatan membeli vaksin sendiri. Toh ini untuk kesehatan dan keselamatan mereka juga,” ujarnya.

Sebaiknya vaksinasi berbayar yang dikenal dengan istilah Vaksinasi Gotong Royong dilanjutkan. Namun, vaksinnya tidak boleh dari hibah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News