Waketum Gerindra Tuding Mahfud MD Menakut-nakuti Masyarakat
Apalagi Indonesia, kata Arief, sekitar 56,7 persen kegiatan underground ekonomi atau sektor informalnya tidak terhitung oleh BPS saat melakukan survei untuk menghitung produk domestik Bruto (PDB).
Dengan demikian, kata ketum FSP BUMN Bersatu ini, banyak indikator sisi konsumsi masyarakat yang jadi faktor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi tidak terhitung secara akurat terutama konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor informal dan kegiatan underground ekonomi di Indonesia.
"Contoh saja BPS tidak pernah menghitung masker sebagai APD yang diproduksi oleh UKM atau informal yang mana saat Covid-19, mayoritas masyarakat banyak menggunakan masker yang diproduksi oleh industri rumahan dibandingkan yang diproduksi pabrik," jelasnya.
Untuk itu, Arief mengingatkan para pembantu Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju jangan malah menimbulkan ketakutan di tengah-tengah masyarakat dan kalangan pelaku usaha.
"Jadi tolong menteri-menteri Jokowi jangan bikin gaduh terkait keadaan ekonomi nasional. Kerja saja percepat semua program penyelamatan ekonomi nasional. Jangan malah menakuti masyarakat dengan data-data yang tidak benar," tandas Arief.(fat/jpnn)
Arief Poyuono menilai Menko Polhukam Mahfud MD tak kompeten dan pernyataannya menimbulkan ketakutan.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- PDIP Menggugat KPU ke PTUN, Arief Poyuono Bakal Ajukan Gugatan Intervensi
- Mahfud: Sepanjang Sejarah MK, Kalau Menyangkut Pemilu, Tidak Pernah Dissenting Opinion
- Gugatannya Ditolak MK, Mahfud MD Menerima dengan Lapang Dada
- Jadi Amicus Curiae Sengketa Pilpres, Arief Poyuono Bakal Sampaikan Ini ke MK
- 4 Menteri Bakal Dihadirkan di Sidang MK, Mahfud: Silakan Saja
- Presiden seperti Pimpinan Mafia Jika Pakai Kekuasaan Demi Kepentingan Pribadi