JPNN.com 
Wakil Ketua MPR RI: Tata Kelola Vaksinasi Covid-19 Harus Transparan
Dengan sejumlah informasi tersebut, menurut Legislator Partai NasDem itu, diharapkan masyarakat bisa menyikapi kondisi di masa pandemi Covid-19 ini dengan lebih bijaksana dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.
Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia, Bambang Brodjonegoro menegaskan dalam kasus Covid-19 ini peluang terbesar untuk mencapai herd immunity adalah dengan pemberian vaksin.
Pengembangan vaksin, menurut Bambang, terutama menguji efektivitas dan safety.
Meski begitu, menurut Bambang, Pemerintah sudah menjajaki kerja sama dengan pihak swasta untuk memproduksi vaksin buatan dalam negeri, selain Biofarma.
Bambang memperkirakan, baru pada kuartal III-IV 2021 vaksin Covid-19 sudah dapat diaplikasikan ke masyarakat.
Dia juga sepakat bila pola komunikasi kepada masyarakat soal vaksin Covid-19 harus disampaikan dengan transparan dan cara yang tepat dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat untuk mencegah keraguan.
Ketua Eijkman Institute for Molecular Biology, Amin Soebandrio mengungkapkan, kapasitas produksi vaksin di dunia hanya 50% dari populasi penduduk dunia saat ini.
"Dengan kondisi seperti itu kemandirian dalam produksi vaksin di dalam negeri sangat diperlukan," ujar Amin.
Perlu transparansi tata kelola vaksinasi Covid-19 agar masyarakat memahami dan yakin akan kemampuan vaksin tersebut dalam membentuk kekebalan tubuh terhadap Covid-19.
- Memahami Gagasan Presiden Prabowo Tentang Mengurangi Ketergantungan dengan Negara Lain
- Hidayat Nur Wahid Serukan Konsistensi Perjuangkan Palestina Merdeka di Milad ke-23 PKS
- Beri Kuliah Program Doktor, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Keseimbangan Demokrasi dan Hukum
- Waka MPR: Upaya Pemberdayaan Perempuan Bagian Langkah Strategis
- Dukung Pernyataan Menlu Sugiono, Wakil Ketua MPR: ICJ Harus Hentikan Kejahatan Israel
- Bertemu Rektor Univesiti Malaya, Ibas: Pentingnya Sinergi Akademik Lintas Bangsa
.jpeg)
