Wamen Surya Tjandra Meyakini Kebijakan Satu Peta Strategi Selesaikan Konflik Agraria

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra mengungkapkan konflik agraria terjadi karena permasalahan ketimpangan akses dan kepemilikan atas tanah.
Menurutnya, untuk menangani permasalahan tersebut dibutuhkan strategi yang matang.
Salah satunya melalui kebijakan atau strategi yang sedang dilakukan yaitu One Map Policy atau Kebijakan Satu Peta.
"Kebijakan Satu Peta ini merupakan kebijakan dari presiden," ujar Wamen Surya melalui keterangan yang diterima Sein (15/11).
Dia menegaskan dengan adanya kebijakan Satu Peta ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu ke data spasial yang akurat.
Dia menyampaikan kebijakan Satu Peta dibutuhkan karena kebijakan antarkementerian atau lembaga memiliki perspektif data peta yang berbeda-beda sehingga dapat menimbulkan konflik.
"Artinya, koordinasi antara kementerian atau lembaga ini sangat penting dalam rangka penyelesaian konflik agraria. Ini merupakan salah satu strategi kunci," ttegasnya.
Hingga saat ini Wamen Surya mengaku koordinasi antara lembaga sudah terus berjalan bahkan melibatkan KPK.
Wamen Surya Tjandra menilai kebijakan Satu Peta menjadi salah satu strategi kunci mengurangi konflik agraria
- MAKI Dorong KPK Usut Dugaan Korupsi Kredit Macet di BPD Kaltim-Kaltara
- KPK Periksa Project Manager PT Mega Alam Terkait Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit di LPEI
- KPK Periksa Direktur PT Waruwu Yulia Lauruc Terkait Kasus Pengadaan Karet di Kementan
- Pemerintah Sahkan UU Perampasan Aset, KPK Siap Tindak Tegas Koruptor
- KPK Ingatkan Guru & Dosen: Gratifikasi Bukan Rezeki
- KPK Periksa Mantan Direktur LPEI Terkait Kasus Korupsi Fasilitas Kredit