Wamen Surya Tjandra Meyakini Kebijakan Satu Peta Strategi Selesaikan Konflik Agraria
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra mengungkapkan konflik agraria terjadi karena permasalahan ketimpangan akses dan kepemilikan atas tanah.
Menurutnya, untuk menangani permasalahan tersebut dibutuhkan strategi yang matang.
Salah satunya melalui kebijakan atau strategi yang sedang dilakukan yaitu One Map Policy atau Kebijakan Satu Peta.
"Kebijakan Satu Peta ini merupakan kebijakan dari presiden," ujar Wamen Surya melalui keterangan yang diterima Sein (15/11).
Dia menegaskan dengan adanya kebijakan Satu Peta ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu ke data spasial yang akurat.
Dia menyampaikan kebijakan Satu Peta dibutuhkan karena kebijakan antarkementerian atau lembaga memiliki perspektif data peta yang berbeda-beda sehingga dapat menimbulkan konflik.
"Artinya, koordinasi antara kementerian atau lembaga ini sangat penting dalam rangka penyelesaian konflik agraria. Ini merupakan salah satu strategi kunci," ttegasnya.
Hingga saat ini Wamen Surya mengaku koordinasi antara lembaga sudah terus berjalan bahkan melibatkan KPK.
Wamen Surya Tjandra menilai kebijakan Satu Peta menjadi salah satu strategi kunci mengurangi konflik agraria
- KPK Setor dari Rp8,2 Miliar Milik eks Wali Kota Ambon ke Kas Negara
- Soroti Barang Bukti OTT KPK, Kubu Bupati Sidoarjo Bakal Ajukan Praperadilan
- Sematkan Status Tersangka, KPK Takkan Biarkan Bupati Sidoarjo Kabur ke Luar Negeri
- KPK: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Tersangka Korupsi
- KPK Diminta Usut Kasus Dugaan Korupsi Anjungan Sulut di TMII
- Heboh soal Barang Kiriman PMI, Saleh Anggap Benny Ramdhani Tidak Etis