Pakar hukum kehutanan Sadino meminta negara untuk menjamin hak masyarakat sebelum menentukan kawasan hutan.
Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak atas tanah dari klaim kawasan hutan sesuai dengan putusan MK No. 34/PUU-IX/2011.
Pemberian hak atas tanah (HAT) di wilayah perairan laut maupun pesisir dinilai tidak sesuai dengan prinsip hukum
Konflik pertanahan perlu diselesaikan dan dicegah melalui koordinasi antarkementerian atau lembaga.
Wamen Surya Tjandra menilai kebijakan Satu Peta menjadi salah satu strategi kunci mengurangi konflik agraria
Direktur Jenderal Penataan Agraria Andi Tenrisau menyampaikan pihaknya mengembangkan konsep distribusi manfaat untuk menyelesaikan konflik perkebunan.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ikut berperan dalam pilot project penataan ruang di kawasan Jabodetabekpunjur.
Kementerian ATR menyebut ada sejumlah masalah yang mereka hadapi dalam proses pemantauan hak atas tanah
JPNN.com 
