Warisi Persoalan Ekonomi, Jokowi Prioritaskan Agenda Kerakyatan

jpnn.com - JAKARTA - Tim transisi yang bentukan presiden -calon wakil presiden terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo-Jusuf Kalla telah menginventarisir berbagai persoalan yang akan dihadapi pemerintahan yang akan datang. Salah satu persoalan yang bakal dihadapi duet yang lebih dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu adalah masalah ekonomi.

Menurut mantan juru bicara tim pemenangan Jokowi-JK yang kini menjadi deputi di tim transisi, Hasto Kristiyanto, persoalan ekonomi membuat pemerintahan yang akan datang tidak leluasa menjalankan agenda kerakyatan. Sebab, dengan beban warisan utang negara di atas Rp 3000 triliun dan celah fiskal yang ada di APBN memaksa Jokowi-JK harus pintar menyiasati anggaran demi menjalankan program pro-rakyat.

Namun, Hasto menegaskan bahwa Jokowi sudah memberi arahan agar masyarakat yang rentan terkena imbas persoalan ekonomi menjadi prioritas. "Rakyat, khususnya yang rentan terhadap berbagai persoalan kemiskinan seperti petani dan nelayan, harus menjadi fokus perhatian kita,” kata Hasto di Jakarta, Rabu (13/8) mengutip pesan Jokowi pada tim transisi.

Hasto memaparkan, APBN 2014 pekerjaan yang akan ditanggung Jokowi-JK semakin berat  karena ada beban subsidi Rp 350 triliun, sedangkan utang yang jatuh tempo pada 2015 mencapai Rp 87 triliun. Di sisi lain, dengan belanja modal pemerintah tahun 2014 yang hanya Rp 133 triliun.

Karenanya, lanju kata Hasto, program yang diusung Jokowi seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan penataan rumah rakyat memang akan menjadi prioritas. Hasto menegaskan, Jokowi memang menekankan program-program demi mengangkat kualitas kehidupan sosial dan mempermudah rakyat dalam mendapatkan pekerjaan.  

Dengan demikian, lanjut Hasto, ke depan tidak ada lagi nelayan tak bisa melaut karena kesulitan mencari solar ataupun rakyat tak bisa berusaha karena tak punya modal. Untuk itu, tim transisi berupaya mencari terobosan demi program-program prioritas Jokowi-JK, termasuk mewujudkan kemandirian ekonomi.

"Kebijakan ekonomi berdikari dan kedaulatan energi memerlukan cara berpikir baru dalam implementasi kebijakan. Tidak boleh lagi kebijakan pemerintah tersandera oleh berbagai kelompok kepentingan seperti mafia impor dan mafia minyak," tandasnya.(ara/jpnn)