Wasekjen Golkar Pilih Jagokan Aziz Syamsuddin, Ini Alasannya...

jpnn.com - JAKARTA - Dua nama calon ketua umum Golkar, Setya Novanto dan Ade Komarudin disebut-sebut sebagai kandidat yang akan bersaing ketat pada musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang akan datang. Namun, kini justru ada nama lain yang dijagokan bisa menjadi calon alternatif dan kuda hitam di bursa calon ketua umum Golkar. Nama itu adalah Aziz Syamsuddin.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, Muntazir Hamid, banyak kalangan di partainya yang menganggap Aziz sebagai figur intelek dan sarat pengalaman berorganisasi. Selain itu, loyalitas Aziz untuk Golkar pun tak diragukan lagi.

"Kita lihat Azis itu organisatoris, bukan pengusaha yang banyak kepentingan. Ketika terjadi dualisme kepengurusan di Golkar, Aziz punya peran yang besar untuk membela Golkar," ujar Muntazir di Jakarta, Minggu (24/4).

Muntazir menambahkan, Aziz juga punya modal penting untuk maju sebagai calon ketua umum Golkar, yakni integritas. Bahkan, kata Muntazir, banyak kader Golkar di daerah yang punya harapan ke Aziz untuk menggantikan Aburizal di kursi ketua umum.

"Oleh teman-teman DPD (dewan pimpinan daerah, red), Azis dipandang  sebagai tokoh intelektual muda Golkar yang berpotensi besar menjadi Ketum Golkar. Dia bekas lawyer yang clean and clear sehingga cocok memimpin Golkar ke depan," ujar Muntazir yang pernah memimpin Forum Komunikasi DPD I Golkar se-Indonesia itu.

Di luar modal intelektual dan integritas, lanjut Muntazir, Aziz yang kini menjadi sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR juga punya keunggulan lainnya. Menurut Mumtazir, saat ini Aziz merupakan politikus Golkar yang relatif muda.

Politikus asal Aceh itu lantas lantas mengutip pesan tokoh senior Golkar, BJ Habibie dan Jusuf Kalla agar partai yang selalu berjaya di era Orde Baru itu bisa memberi kesempatan ke kader-kader muda untuk tampil memimpin. “Di benak teman-teman, Aziz memenuhi syarat apa yang dipesankan Pak JK dan Pak Habibie," ujar Muntazir.

Karenanya ia berharap pengurus Golkar tingkat kabupaten/kota (DPD) II) untuk tak ragu-ragu memberikan dukungan ke Aziz meski harus berbeda pilihan dengan pengurus tingkat provinsi atau DPD I. Sebab, kata Muntazir, kini mulai ada praktik anti-demokrasi oleh sejumlah pengurus DPD I ke DPD II agar mendukung calon tertentu.