Yakin Deh...Jokowi Pun Takut Seret Pelanggar HAM Berat ke Pengadilan

"Kalau non hukum seriusi KKR ," katanya.

Dia mengatakan, dengan adanya payung hukum itu maka komisi tersebut memiliki kewenangan untuk mengungkap fakta dan menyelesaikan persoalan melalui non yudisial.

Menurut Baso, selama ini polical will pemerintah masih kurang sehingga kasus-kasus HAM tak pernah tuntas. Dia menambahkan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat menurutnya selalu terganjal oleh ketidakseriusan Jaksa Agung.

Dia mencontohkan, saat menjadi komisioner sudah merampungkan berkas penyelidikan dan diserahkan ke kejaksaan. Namun, kata dia, berkas itu tidak ditindaklanjuti serius.

"Berkas kami itu menumpuk di lemari Jaksa Agung tidak diapa-apakan kemudian dikembalikan lagi. Argumennya prosedural misalnya laporan Komnas HAM tidak bisa dilanjutkan ke penyidikan, karena tim penyelidik Komnas HAM tidak disumpah. Padahal keharusan sumpah tidak ada," kata Baso.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pascapemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, tidak pernah lagi ada presiden yang berani membentuk pengadilan HAM. (boy/jpnn)