Yan Mandenas: Penyelesaian Kekerasan di Papua Harus Melalui Jalan Dialog dan Rekonsiliasi

“Inilah pentingnya dialog. Karena dialog yang baik dan mengakomodir semua pihak akan merubah pola pikir pelaku kekerasan. Jika pola pikir sudah berubah, maka selanjutnya karakter dan perilaku akan mudah sekali dibentuk. Yang menjadi persoalan adalah susahnya mendeteksi otak-otak KKB ini karena mereka ada di luar negeri. Sekarang bagaimana caranya mereka yang ada di luar negeri itu dan KKB yang ada di Papua bisa kita kumpulkan dan dudukan untuk berdialog dengan pusat,” tambahnya.

Yan mengajak semua elemen baik itu pemerintah pusat, daerah, masyarakat Papua, serta pihak KKB untuk kembali memikirkan rakyat dan masa depan mereka.

“Mari kita semua melakukan kesepakatan damai, menyudahi semua pertikaian yang hanya menguntungkan segelintir pihak dengan tujuan mengacak-acak persatuan Indonesia serta mengadu domba antar anak bangsa,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dave Akbarshah Fikarno mengatakan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, memang sudah sangat meresahkan dan menimbulkan ketakutan di masyarakat sipil Papua. Aksi pembunuhan yang dilakukan menyasar siapapun baik aparat dan umum.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, kelompok bersenjata ini ternyata memiliki kemampuan untuk menyerang dan membunuh perwira tinggi militer yakni, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Gusti Putu Danny Nugraha yang gugur saat terjadi kontak senjata dengan KKB di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.

“Kemampuan mereka tidak main-main. Mereka memiliki skill tempur mumpuni dan didukung oleh persenjataan yang modern. Mereka tidak bisa lagi disebut KKB tapi kelompok separatis teroris. Untuk itu, penanganan yang dilakukan terhadap mereka harus tegas,” katanya.

Namun, Dave mengingatkan bahwa penanganan permasalahan di Papua tersebut harus dilihat dari berbagai sisi secara hati-hati.

Sebab, benih-benih penyebab aksi kekerasan karena adanya rasa ketidakadilan serta kurangnya perhatian dari pemerintah pusat yang sudah berlarut-larut tersimpan dan meledak dalam bentuk aksi separatis.