Yasonna: Demokrasi Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, Bukan Logika Menang-menangan

Kemudian, masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam sistem presidensial juga selama lima tahun dalam satu periode maka koalisi dalam parlemen tidak dikenal.

"Sehingga tidak tepat menggunakan istilah koalisi baik dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun dalam pembentukan pemerintahan," ungkapnya.

Karena itu, Yasonna mengungkapkan, sejatinya lebih tepat menggunakan istilah kerja sama ketimbang koalisi. Istilah tersebut lebih menggambarkan suatu pembantingan pikiran dan tenaga demi mencapai tujuan bersama dengan posisi masing-masing pihak berkedudukan secara proporsional.

"Prinsip proporsionalitas ini sangat penting karena menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban pelaku kerja sama politik," tuturnya.

Hal itulah yang membuat pembentuk UU menentukan syarat pencalonan presiden dan wapres harus memenuhi perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional.

"Logikanya partai yang sudah bekerja keras secara baik dan maksimal mendapatkan simpati rakyat, haruslah diberi porsi yang lebih besar dalam hal hak-hak politik dibanding partai yang belum mampu secara maksimal meraih suara rakyat. Asas proporsionalitas inilah yang kiranya menjadi pegangan dalam kerjasama antar partai dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden," katanya.

Dia juga mengingatkan ketika suatu partai misalnya memenuhi syarat 20 persen dari jumlah kursi DPR, maka secara otomatis disebut pengusul. Di sisi lain, yang tidak memenuhi disebut pendukung.

Ini adalah logika yang memenuhi prinsip fairness (kewajaran) karena semua pihak diletakkan dalam bingkai yang sesuai porsinya.