Yuddy Merasa Reformasi Birokrasi Terganggu Isu Honorer K2

jpnn.com - JAKARTA--Delapan pendahulu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mendukung akselerasi implementasi reformasi birokrasi. Dua agenda mendapat sorotan para mantan Menpan, antara lain perampingan birokrasi, serta pentanaan SDM aparatur.

Kedelapan mantan MenPAN-RB tersebut adalah JB Sumarlin, Menteri PAN periode 1973 – 1983,  Sarwono Kusumaatmadja (1988 – 1993), Hartarto Sastrosunarto (1998 – 1999), Freddy Numberi (1999 – 2000), Anwar Suprijadi, (2001), Taufiq Effendi, (2004 – 2009), dan Azwar Abubakar (2011 – 2014). Juga Emil Salim, (1971 - 1973).

Mengawali pembicaraannya, Yuddy mengatakan reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas penting pemerintahan Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hal ini secara jelas tertuang dalam Nawacita,  dan telah dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Yuddy menambahkan, KemenPAN-RB telah menetapkan tiga sasaran pembangunan nasional bidang aparatur negara. (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2) Birokrasi yang yang efektif dan efisien; dan (3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Namun Yuddy mengaku prihatin, karena rencana yang baik itu, belakangan sering terganggu dengan isu-isu pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2). Pasalnya, di satu sisi ada keinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi di pihak lain tidak dimungkinkan oleh ketentuan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara  (ASN).

Selain itu, belanja pegawai saat ini sudah sangat besar, sehingga sulit negara sulit mengalokasikan anggaran untuk pengangkatan tenaga honorer K2.

Tak urung, isu pengangkatan honorer K2 itu pun akhirnya mendominasi pembicaraan dalam acara kangen-kangenan itu. Para senior ini secara umum mendukung kebijakan Menteri Yuddy dalam percepatan reformasi birokrasi, serta penanganan tenaga honorer K2. (esy/jpnn)