Hukum Rabu, 08 Maret 2017 – 17:32 WIB
Fadli Zon Jamin Revisi UU KPK tak Terkait e-KTP
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gencar mewacanakan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Badan Keahlian DPR (BKD) gencar melakukan sosialisasi revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke kampus-kampus.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gencar mewacanakan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komisi Penberantasan Korupsi (KPK) sudah memantau adanya upaya pihak-pihak tertentu melakukan sosialisasi revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002