Daerah Minggu, 14 Juni 2026 – 05:05 WIB
5 Besar Pemda Belanja Pegawai Tertinggi, Masalah PPPK Ada Solusi
Berikut ini daftar 5 besar pemda dengan belanja pegawai tertinggi, tetapi masalah PPPK tetap ada solusi.
Pemda telah mengusulkan agar pembayaran gaji bagi PPPK paruh waktu ditanggung pemerintah pusat.
Berikut ini daftar 5 besar pemda dengan belanja pegawai tertinggi, tetapi masalah PPPK tetap ada solusi.
Raker Komisi II DPR RI bersama pemerintah pusat dan daerah disambut baik pemda, terkait nasib PPPK.
Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan kebijakan batas belanja pegawai jangan sampai mengorbankan nasib honorer dan…
Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda menyebut ruang fiskal pembangunan daerah menjadi kecil ketika belanja pegawai mencapai 70 persen…
Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah tak merekrut lagi tenaga honorer, terlebih mengambil mereka yang tak berketerampilan.
Upaya menekan porsi belanja pegawai agar sesuai UU HKPD dilakukan tanpa PHK PPPK.
Pemkot Mataram segera mengusulkan gaji PPPK ditanggung APBN. Ikhitiar mencgah pemangkasan massal P3K akibat keterbatasan anggaran daerah.
Banyak daerah mengalami masalah porsi belanja pegawai di APBD yang berdampak pada nasib PPPK.
Pada 2027 terdapat banyak ASN pensiun yang berdampak pada porsi belanja pegawai, PPPK dipastikan aman.
Fairid Naparin menegaskan tidak ada pemberhentian PPPK. Para PPPK tidak usah gelisah atau khawatir mengenai status mereka.
Sampai sejauh ini, belum ada wacana pemprov merumahkan PPPK. Kami meyakini, pemerintah pusat pasti punya...
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengusulkan supaya gaji PPPK Kepri ditanggung pemerintah pusat.
DPRD mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD.
Banyak pemda pusing memikirkan dampak penerapan UU HKPD terhadap nasib PPPK, tetapi mulai ada kabar baik.
PPPK diminta tetap tenang, Pemkab Lamsel tegaskan tidak ada PHK massal terhadap PPPK.
Bupati Bangka Fery Insani berjanji tetap mempekerjakan ribuan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerahnya.
Pemkab Tulungagung mengalokasikan anggaran Rp 50 miliar untuk membayar gaji PPPK paruh waktu pada 2026. Tanpa memengaruhi komposisi…
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulsel mencapai Rp 15,9 triliun hingga Oktober 2025. Komponen terbesar untuk pegawai, termasuk…
Untuk belanja pemerintah pusat di Sulsel ini terealisasi Rp13,5 triliun, lebih dari 50% untuk belanja pegawai, termasuk gaji…
Pengangkatan PPPK dan CPNS 2024 telah menambah anggaran belanja pegawai, lantas muncul opsi tunjangan TPP dipotong.