Penghargaan Asia Environmental Law Enforcement 2020 dari UNEP PBB diberikan kepada Gakkum KLHK melalui Direktur Jenderal Gakkum KLHK yang…
Jejaring masyarakat sangat dibutuhkan untuk memperkuat Ditjen Gakkum LHK menyediakan informasi dan barang bukti yang dibutuhkan di pengadilan.
Pelaku perusakan karang di TN Komodo dengan memanfaatkan situasi penutupan kawasan di tengah pandemi Covid-19.
Balai Gakkum KLHK wilayah Kalimantan sudah menyiapkan berkas perkara lengkap untuk sidang kasus illegal logging Ketapang.
KLHK memastikan sanksi-sanksi terhadap kejahatan lingkungan di RUU Omnibus Law tetap ada dan ditegakkan sesuai aturan.
148 batang kayu ulin tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) disita di Sungai Pawan.
Saat ini sudah ada 17 perusahaan yang terkait karhutla yang digugat oleh KLHK ke pengadilan.
Ditjen Gakkum LHK telah berhasil memenangkan gugatan perdata senilai USD 1,3 miliar terhadap perusahaan perusak alam dan menyelamatkan…
PT WAJ di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan bersalah membakar lahan seluas 1.802 hektare pada 2014
Salah satu bukti nyata dampak buruk dari pengelolaan limbah B3 oleh PT NFU adalah adanya warga yang terjangkit…
Ditjen Gakkum LHK dan Balai Gakkum LHK Wilayah Jabalnusra menggerebek dua ini industri yang diduga kuat penadah kayu…
Penyelundupan kayu Merbau ini diduga diduga dilakukan satu jaringan terorganisir.
Total izin yang diawasi KLHK sebanyak 2.429 sesuai laporan masyarakat dan hasil penyidikan di lapangan.
Keberhasilan penegakan hukum oleh KLHK sekitar 550 kasus ke pengadilan dalam tiga tahun ini tidak terlepas dari dukungan…
Operasi gabungan di lima titik lokasi pengangkut kayu ilegal ini merupakan tindak lanjut dari laporan pengaduan Direksi Perhutani.
Kejahatan karhutla merupakan kejahatan luar biasa dan sistematis yang berdampak luas terhadap kemanusiaan.
Baru di pemerintahan Joko Widodo ditindak tegas para pelaku karhutla termasuk ratusan perusahaan.
Keanekaragaman satwa dilindungi yang ada di Indonesia, masih menjadi incaran banyak pihak yang tidak bertanggung jawab.
JPNN.com 
