Komunitas Cinta Pancasila dan NKRI membentuk sebuah petisi online untuk mendukung pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) anti-Pancasila.
Pemerintah memutuskan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kini, banyak yang mempertanyakan siapa orang pertama pembawa organisasi penganut
Sejak Indonesia merdeka, telah kita sepakati bahwa Pancasila menjadi dasar negara. Kita juga sepakat bahwa Indonesia menjadi negara…
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pemerintah tidak bisa langsung membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia.
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto menyatakan bahwa organisasinya sama sekali tak melanggar Undang-Undang Nomor…
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra telah memutuskan untuk menjadi kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang…
Juru Bicarra Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto mengatakan sikap pemerintah yang telah mengumumkan rencana pembubaran organisasinya
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menunjuk Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum bersama seribu advokat…
Dukungan pada rencana pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terus bermunculan. Bahkan, pemerintah diharapkan bertindak cekatan untuk
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyatakan, pemerintah bisa membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap bertentangan dengan
Kejaksaan Agung (Kejagung) mendukung penuh penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Polri sudah mengantongi sejumlah bukti yang mengindikasikan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ternyata juga menggunakan intimidasi dalam perekrutan. Organisasi pengusung ide khilafah itu merekrut anggotanya dengan
Sekelompok massa yang tergabung dalam Gerakan Komponen Nativ Sulut menyampaikan resolusi di ruangan Paripurna DPRD Sulut, Rabu (17/5)…
Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengatakan, pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bisa dilakukan dengan
Pemerintah membuka peluang menghadirkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17/2013 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendirikan posko untuk memantau gelagat dinamika sosial politik di tengah masyarakat. Dengan demikian, pemerintah
Anggota Komisi VIII DPR Hamka Haq yang membidangi keagamaan mendukung rencana pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut…
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini menyatakan, organisasinya konsisten mendukung langkah pemerintah untuk
Ribuan warga Jayapura menggelar aksi damai di kantor DPRD dan kantor Gubernur Papua di Jayapura, Senin (15/5). Aksi…
Aksi unjuk rasa ribuan massa dari berbagai denominasi gereja dan warga Jayapura berlangsung di depan gedung DPRD dan…
JPNN.com 
