Politik Selasa, 25 September 2018 – 00:14 WIB
Presiden Jokowi Harus Cepat Atasi Ribut Impor Beras
Presiden Jokowi diharapkan segera mengambil sikap mengatasi kisruh impor beras, yang melibatkan Kepala Bulog Buwas dan Mendag Enggartiasto.
Sekitar 300 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa di Aceh melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRA, Senin (24/9).
Presiden Jokowi diharapkan segera mengambil sikap mengatasi kisruh impor beras, yang melibatkan Kepala Bulog Buwas dan Mendag Enggartiasto.
Izin impor itu bisa membuat petani khawatir dan membuat harga berad di pasar tidak terjamin.
Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa menilai, polemik seputar kebijakan impor beras berawal dari data produksi yang kurang…
Fahri Hamzah menanggapi polemik antara Kepala Bulog Budi Waseso dengan Mendag Enggastiasto soal impor beras.
Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mempertanyakan kualitas politikus Partai NasDem Enggartiasto Lukita sebagai menteri perdagangan (Mendag).
Polemik importasi beras di internal pemerintahan antara Kemendag dan Bulog adalah bukan kali pertama.
KSP Moeldoko menyebut saat ini gudang Bulog memang penuh dengan datangnya beras impor yang lalu ditambah produksi petani…
Kami berusaha tidak timbul gesekan yang berarti dan tetap kondusif. Kalau di DPR saja kondusif ya harusnya pemerintah lebih…
Bekas Menkomaritim Rizal Ramli belum berhenti melontarkan tudingan ke pemerintah terkait kebijakan impor.
Konflik antara Enggar dengan Buwas terjadi sejak pekan lalu ketika keduanya tidak sejalan soal kebijakan mengimpor beras.
Pemerintah tidak lagi memiliki data pangan resmi, setelah Badan Pusat Statistik “puasa” merilis data pangan sejak 2015 silam.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan, Indonesia memang masih perlu mengimpor beras demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) meminta perpanjangan perizinan impor beras sebanyak 440 ribu ton.
Impor beras tahun ini hingga September mendatang realisasinya sekitar 1,84 juta ton, lebih kecil dibanding keputusan pemerintah.
Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin menilai persoalan data yang membuat keputusan impor beras sebagai permasalahan…
Akurasi data pangan yang jujur, transparan, sangat penting sebagai rujukan pengambilan keputusan dalam rangka menciptakan ketahanan pangan.
Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar heran dengan terbitnya izin impor 500 ribu ton beras, padahal disebut telah terjadi…
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa impor beras menjadi kebijakan dilematis bagi pemerintahan saat ini ataupun sebelumnya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto mengaku telah menerima informasi tentang rencana Kementerian Perdagangan mengimpor kembali 500…
Agung tidak mengetahui akan dibawa ke mana 500 ribu ton tersebut. Bahkan kualitas beras yang diimpor juga tidak…