Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menemui Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan untuk melaporkan dugaan kasus korupsi terkait…
Mantan Menko Maritim Rizal Ramli mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melaporkan dugaan korupsi di sektor pangan.
Made Adyana meminta pemerintah mengevaluasi pemberlakuan ketentuan penyederhanaan tata niaga impor.
PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) siap meluncurkan online booking ekspor. Online booking ekspor tersebut resmi diberlakukan mulai 1…
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur Atqo Mardiyanto mengatakan, impor barang migas pada Agustus 2018 lalu mencapai…
Titiek Soeharto meyakini Indonesia bisa kembali swasembada beras seperti zaman Soeharto jika Prabowo - Sandiaga kelak memenangi Pilpres…
Sekitar 300 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa di Aceh melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRA, Senin…
Presiden Jokowi diharapkan segera mengambil sikap mengatasi kisruh impor beras, yang melibatkan Kepala Bulog Buwas dan Mendag Enggartiasto.
Angota komisi IV DPR Inas Nasrullah Zubir dinilai tidak paham dengan kondisi pangan di Tanah air.
Izin impor itu bisa membuat petani khawatir dan membuat harga berad di pasar tidak terjamin.
Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa menilai, polemik seputar kebijakan impor beras berawal dari data produksi yang kurang…
Fahri Hamzah menanggapi polemik antara Kepala Bulog Budi Waseso dengan Mendag Enggastiasto soal impor beras.
Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mempertanyakan kualitas politikus Partai NasDem Enggartiasto Lukita sebagai menteri perdagangan (Mendag).
Polemik importasi beras di internal pemerintahan antara Kemendag dan Bulog adalah bukan kali pertama.
KSP Moeldoko menyebut saat ini gudang Bulog memang penuh dengan datangnya beras impor yang lalu ditambah produksi petani…
Kami berusaha tidak timbul gesekan yang berarti dan tetap kondusif. Kalau di DPR saja kondusif ya harusnya pemerintah lebih…
Bekas Menkomaritim Rizal Ramli belum berhenti melontarkan tudingan ke pemerintah terkait kebijakan impor.
Konflik antara Enggar dengan Buwas terjadi sejak pekan lalu ketika keduanya tidak sejalan soal kebijakan mengimpor beras.
Pemerintah tidak lagi memiliki data pangan resmi, setelah Badan Pusat Statistik “puasa” merilis data pangan sejak 2015 silam.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan, Indonesia memang masih perlu mengimpor beras demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Batasan pembebasan bea masuk dan pajak impor untuk barang kiriman diturunkan dari USD 100 menjadi USD 75.
JPNN.com 
