Presiden Jokowi Diminta Tinjau Ulang Rencana Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan
Nasional Senin, 21 Oktober 2019 – 00:45 WIB
Presiden Jokowi diminta mengkaji rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan dan rencana pencabutan subsidi listrik kelompok 900 VA.
Presiden Jokowi diminta mengkaji rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan dan rencana pencabutan subsidi listrik kelompok 900 VA.
Pemerintah akan menerapkan sanksi bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
Pemerintah tengah menyiapkan skenario untuk membuat peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tertib dalam membayar iuran.
Saat ini, dengan menggenggam BPJS Kesehatan, masyarakat lebih memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Puskesmas, dengan rujukan…
Rencananya kenaikan iuran BPJS Kesehatan dimulai pelaksanaannya per 1 Januari 2020.
BPJS Kesehatan masih memiliki utang Rp 150 miliar pada rumah sakit dan baru dibayarkan hingga Mei 2019.
Masyarakat perlu diimbau agar membayar iuran BPJS Kesehatan yang menjadi kewajiban masing-masing.
Baru setelah itu berbicara kenaikan iuran BPJS Kesehatan, termasuk pelayanan. Artinya DPR juga memberi ruang untuk pemerintah melakukan…
Politikus PKS Mardani Ali Sera mengingatkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, untuk lebih mengedepankan kemaslahatan rakyat lewat Badan…
Penerapan kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan menurut Puan Maharani, tinggal menunggu Perpres.
Kepala KSP Moeldoko mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang direncanakan pemerintah sebesar 100 persen untuk peserta mandiri kelas…
Mengenai payung hukum kenaikan iuran BPJS tersebut, Puan menyebutkan bahwa draft Peraturan Presiden (Perpres) sudah ada, dan dalam…
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut defisit yang dialami BPJS Kesehatan…
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, para buruh akan melakukan gugatan jika iuran BPJS Kesehatan dinaikkan.
Fraksi PKS DPR RI menangkap kegelisahan luas rakyat atas rencana Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera heran atas wacana pemerintah yang mau…
Meskipun iuran BPJS Kesehatan akan naik hingga 100 persen, sebanyak 10 ribu lebih warga miskin di Kota Kupang…
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meyakini defisit yang terjadi di BPJS Kesehatan akibat kebocoran.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, iuran BPJS Kesehatan naik sebenarnya bukan solusi tunggal untuk mengatasi defisit.
Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menyatakan BPJS Kesehatan naik bisa menambah angka kemiskinan.
Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP BPJS) Hery Susanto, Rabu (14/8) secara tegas menolak…
